Detail Berita

Bkpsdm.morowalikab.go.id – Bungku – Pemerintah Kabupaten Morowali belum terburu-buru menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungannya. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Morowali, Asep Haerudin, menyatakan bahwa keputusan tersebut memerlukan kajian mendalam sebelum benar-benar dilaksanakan.

Pernyataan ini disampaikan Asep usai menghadiri rapat koordinasi tindak lanjut persiapan pelaksanaan WFH/WFO yang berlangsung di Ruang Kerja Sekretaris Daerah pada Kamis, 16 April 2026. Rapat tersebut digelar sebagai respons atas surat edaran pemerintah pusat yang mendorong penerapan WFH sebagai bagian dari program efisiensi nasional.

Menurut Asep, semangat utama di balik kebijakan WFH adalah penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan air. Namun demikian, Pemkab Morowali ingin memastikan bahwa efisiensi yang diharapkan benar-benar dapat terwujud sesuai kondisi daerah, bukan sekadar mengikuti kebijakan tanpa mengukur dampaknya secara nyata.

Ia menjelaskan bahwa dalam waktu dekat, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) akan melakukan analisis kebutuhan secara menyeluruh. Sebagai gambaran, dari sekitar enam ribu ASN yang ada, diperkirakan hanya sekitar dua ribu orang yang memenuhi syarat untuk menjalankan WFH. Sementara empat ribu lainnya tetap harus hadir di kantor karena sifat tugasnya yang tidak bisa dilakukan dari rumah. Dengan komposisi seperti itu, dampak efisiensi yang dihasilkan dinilai belum tentu optimal.

Selain pertimbangan teknis, faktor sosial dan budaya masyarakat Morowali turut menjadi perhatian. Asep mengungkapkan bahwa warga Morowali masih sangat mengutamakan layanan langsung atau tatap muka, berbeda dengan masyarakat di daerah lain yang sudah lebih terbiasa mengakses layanan pemerintah secara digital. Kondisi ini menjadikan kehadiran fisik ASN di kantor masih sangat dibutuhkan guna menjamin kualitas pelayanan publik.

Lebih lanjut, dirinya menekankan bahwa penerapan WFH juga mensyaratkan kesiapan infrastruktur teknologi informasi yang memadai. Sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) harus dipastikan berjalan optimal. Di samping itu, sistem presensi online perlu dapat diakses dari seluruh penjuru wilayah Morowali, sementara hingga kini sejumlah daerah masih menghadapi kendala keterbatasan jaringan internet.

"Apabila hasil analisis menunjukkan bahwa WFH tidak memberikan manfaat yang signifikan, maka Pemkab Morowali akan tetap menjalankan sistem Work From Office (WFO) secara penuh," tegasnya.

Keputusan akhir akan diambil berdasarkan data dan kajian yang objektif demi kepentingan pelayanan masyarakat Morowali.

Sumber: BKPSDMD Kabupaten Morowali